TRAFFICKING IN PERSON: Kasus Pelanggaran HAM

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia.

Pembinaan tumbuh kembang anak adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh semua pihak, baik orangtua, tenaga kesehatan, serta anggota masyarakat dengan baik, utuh, dan optimal sejak anak berusia dini dan bahkan sejak dalam kandungan, sehingga anak benar-benar menjadi generasi masa depan bangsa yang diharapkan. Selain pemenuhan hak untuk tumbuh kembang anak, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali.

Namun dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan anak, termasuk bayi, untuk kepentingan bisnis yakni melalui perdagangan orang (trafficking in persons), dan berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan. Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekruitmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali terjadi. Perdagangan (trafficking) orang, pada hakekatnya adalah pemisahan perempuan dan anak dari sistem pendukung utamanya, dengan cara-cara ’‘penipuan’ atau memanfaatkan posisi rentan perempuan dan anak dalam keluarga. Salah satu faktor yang dianggap sebagai pendorong perdagangan anak, terutama perdagangan anak-anak perempuan, adalah ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Perdagangan anak (dan perempuan) di Indonesia sudah sangat sering terjadi. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang dianggap buruk dalam hal perdagangan manusia, khususnya anak-anak dan wanita. Bahkan, dalam Tempo, 2 Desember 2004, disebutkan bahwa Indonesia menduduki rekor teratas di Asia Tenggara sebagai negara pemasok perdagangan anak dan wanita.

Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak ‘jaminan’ perlindungan bagi anak dari perdagangan. Selain dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sedikitnya 4 instrumen internasional lain yang mengatur tentang trafficking atau perdagangan anak (dan perempuan), dan 4 instrumen nasional yaitu UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan UU Hukum Pidana. Tetapi sekali lagi, terutama menyangkut instrumen nasional, persoalannya adalah seputar substansi, interpretasi, dan implementasi

Beberapa dokumen dan Konvensi mengenai Hak anak yang disetujui oleh negara-negara luar dan Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat banyak. Misalnya: Konvensi PBB tentang hak anak, Perjanjian Opsional untuk Konvensi tentang Hak anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak, Konvensi ILO 182 mengenai Larangan dan Tindakan Langsung untuk menghapus Bentuk Terburuk Pekerja Anak, Perjanjian untuk mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Wanita dan Anak-anak yang menambahkan Konvensi PBB terhadap Kejahatan yang diorganisir Lintas Bangsa dan Konvensi PBB untuk Menghapus Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Selain itu, komitmen masyarakat mengenai perdagangan anak juga sudah banyak dibuat, antara lain: Deklarasi Stockholm dan Agenda Kerja untuk mengatasi Ekploitasi Seks Komersial pada Anak-anak, Komitmen Global Yokohama dan Komitmen Regional Asia Timur dan Pasifik serta Rencana Kerja untuk mengatasi Ekploitasi Seks Komersial pada Anak-anak.

Kasus-kasus perdagangan anak-anak untuk dijadikan sebagai pekerja sex di Indonesia jarang terungkap karena licinnya sindikat perdagangan perempuan masih lemah dan korupnya lembaga penegakan hukum di negri ini serta masih lemah dan korupnya lembaga penegakan hukum di negri ini. Sehingga tidaklah terlalu mengejutkan kalau selama dua tahun berturut-turut Komisi Hak Asasi Manusia PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan manusia. Selain itu kasus perdagangan anak-anak tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan besar di Indonesia.Pasal 297 KUHP yang mengatur masalah ini hanya mengancam dengan vonis maksimal 4 tahun.Padahal di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat kasus seperti ini dianggap sebagai sebuah kejahatan besar dimana pelakunya bisa mendapat vonis penjara di atas 15 tahun. Bahkan berfantasi seksual dengan anak-anak pun dianggap sebagai sebuah kejahatan.Penangkapan besar-besaran di Inggris terhadap sekitar 1200 orang pengunjung situs pornografi anak-anak di internet menunjukkan betapa seriusnya pemerintah negri itu memerangi hal ini.Pemerintah Amerika Serikat pun tidak kalah galaknya, dua orang pengelola situs pornografi anak-anak yaitu Thomas dan Janice Reedy ditangkap oleh pihak federal Amerika Serikat dan diajukan ke pengadilan.Thomas Reedy akhirnya dijatuhi hukuman 1335 tahun untuk 89 tuntutan sementara Janice dihukum selama 14 tahun karena dianggap membantu tindak kejahatan ini

Dalam menanggapi masalah perdagangan anak ini, Indonesia sendiri sudah mulai gencar untuk menghapusnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia telah bersikap tegas dalam menangani berbagai tindakan pelanggaran HAM, khususnya yang menyangkut hak-hak anak. Perdagangan anak (child trafficking) sudah sering terjadi di pelosok dunia. Untuk Indonesia, telah terbentuk Komisi Nasional Penanggulangan Anak (KPA) yang berperan penting dalam mengatasi child trafficking, child abuse, dan hal-hal mendasar menyangkut kepentingan anak.

Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk acara Konferensi Asia Tenggara tentang Perdagangan Anak yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 29 – 30 Maret 2004. Acara ini menghasilkan Deklarasi Medan sebagai upaya untuk memberantas perdagangan anak-anak. Deklarasi Medan berisikan 15 komitmen, yakni:

  1. Mengembangkan toleransi nol dalam masyarakat kami terhadap eksploitasi seks dan perdagangan anak-anak;

  2. Memperkuat kerjasama dan koordinasi kami di segala tingkat, baik di dalam negeri maupun lintas perbatasan, terutama dengan memperhatikan celah antara pencegahan dan perlindungan anak-anak terhadap perdagangan untuk dijadikan pekerja seks;

  3. Mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk mengesahkan instrumen internasional utama yang berhubungan dengan perdagangan dan eksploitasi seks anak-anak dan menyebarkan secara luas;

  4. Meneruskan pekerjaan kami untuk selanjutnya meningkatkan pembuatan undang-undang agar lebih peka terhadap anak yang melindungi hak serta kebutuhan dari anak-anak yang diperdagangkan, membantu pnyebaran ke segala tingkat masyarakat dan memastikan pemberlakuannya;

  5. Memajukan perkembangan dan persetujuan pemakaian lintas pembatasan guna mendukung identifikasi dan penuntutan para pedagang dan pelaku eksploitasi, serta memastikan penyelamatan korban secara sistematis dari perdagangan, dengan prosedur repatriasi yang menghormati hak serta mertabat anak-anak;

  6. Menempatkan pertisipasi anak-anak, terutama para korban, sebagai prioritas dalam semua agenda yang memperhatikan perdagangan ana, khususnya dalam pencegahan,deteksi dan perlindungan dini, serta pengembuhan dan rintegrasi sosial.

  7. Mendorong segala usaha untuk memberi wewenang pada anak-anak dan orang muda untuk melindungi diri mereka sendiri melalui pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja yang aman serta mengembangkan partisipasi mereka dalam segala hal yang mempengaruhinya ;

  8. Mendorong dan mendukung usaha-usaha untuk memperkuat para keluarga dan komunitas untuk lebih melindungi anak-anak dari perdagangan melalui penyadaran pengasuhan, pendidikan keluarga dan kesempatan berkembang untuk mendapatkan alternatif sumber pendapatan ;

  9. Mengembangkan pentingnya pendidikan yang bermutu dan relavan bagi anak-anak, pada segala tingkat, sebagai strategi preventif, mengakui pentingnya kepekaan gender pada anak laki-laki dan anak perempuan, serta pelatihan keterampilan sebagai bekal hidup termasuk penyadaran sosial dan lingkungan;

  10. Meningkatkan dan memperkuat layanan-layanan khusus yang mendukung penyembuhan dan reintegrasi korban anak-anak, memastikan prosedur yang peka pada anak yang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan dengan penekanan pada pembangunan kapasitas dalam kerja dan konseling sosial;

  11. Meningkatkan dan memperkuat pengumpulan data, riset dan sistem monitoring yang menekenkan pada data yang tidak agregat, termasuk pada tingkat komunitas, untuk memonitor trend serta menginformasikan kebijakan dan perencanaan ;

  12. Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta,termasuk industri turisme, perushaan transportasi dan industri hiburan untuk mengambil peran aktif untuk memberantas perdagangan anak-anak, melalui penyadaran pengasuh dan pendidik, pelaksanaan kode etik,pelaporan kasus-kasus yang merugikan mengenai perdagangan dan penyerahan korban untuk layanan-layanan ini;

  13. Menganjurkan pemerintah, perwakilan multi-lateral dan koporasi untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang ramah pada anak-anak dalam wilayah itu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi disparitas ;

  14. Menganjurkan pemerintah, para donor, sektor swasta dan komunitas sejenis untuk mempriorotaskan lebih tinggi untuk alokasi sumber-sumber yang memadai guna memberantas segala bentuk perdagangan anak-anak, terutama untuk dijadikan pekerja seks;

  15. Menyusun bahwa Deklarasi Medan akan dikaji ulang sehubungan dengan mekanisme monitoring untuk Komitmen Regional EAP dan Rencana Kerja melawan Eksploitasi Seks Komersial terhadap Anak-anak.

Keterlibatan Indonesia dalam konstalasi global bukan semata mengikuti tuntutan internasional, akan tetapi lebih pada upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak dalam mencapai kualitas yang optimal, dan terlindungi dari berbagai tindakan diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan, dan penelantaran.

About these ads

3 thoughts on “TRAFFICKING IN PERSON: Kasus Pelanggaran HAM

  1. Sekalian bisa tolong kasih contoh kasus pelanggaran HAM di luar negri gak? biar blog ini tambah lengkap jadi banyak orang suka, sekalian buat tugas pkn saya hehe (^_^)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s