Media Penyiaran Publik dan Ruang Publik

Oleh: Anwar Riksono   

        Garin Nugroho dalam pengantarnya di sebuah buku yag berjudul Membangun Sistem Penyiaran yang demokratis di Indonesia menuliskan bahwa media penyiaran merupakan suatu medium raksasa yang setiap saat hadir sebagai ruang publik untuk menjadi cermin bagi siapapun yang menontonnya maupun yang mendengarkannya1. Pernyataan ini sebenarnya mencerminkan bagaimana media massa itu sudah berkembang pesat dan menjadi salah satu kebutuhan manusia. Manusia seperti medewakan media massa khususnya media penyiaran. Namun kecenderungan sekarang ini, manusia yang menjadi pasif, artinya hanya terjadi dalam komunikasi searah, ini menyebabkan ruang publik yang dijadikan tujuan media penyiaran publik pada awalnya menjadi disfungsional. Masyarakat mengarah pada kepasifan dan kurang tanggap dalam informasi-informasi yang diluncurkan oleh media massa. Penyebaran informasi semata? Mungkin. Masyarakat tidak harus memberikan respek atas fenomena sosial di sekitarnya secara langsung, bahkan tidak. Mengapa hal itu terjadi? Tulisan ini hendak membawa pembaca pada pemahaman media penyiaran publik yang sesungguhnya di Indonesia dengan sedikit dibandingkan dengan negara-negara yang maju dalam hal media penyiaran publik.

Penyiaran merupakan suatu bagian kecil dari suatu arus komunikasi massa. Walaupun hanya sebagian, namun penyiaran tetap tidak bisa dilepaskan dengan unsur komunikasi dalam masyarakat. Penyiaran mampu membentuk suatu opini publik bahkan mengarahkan kepada publik ke suatu nilai tertentu untuk bisa berpihak kepada nilai tersebut. Penyiaran mampu membuat suatu movement society yang cukup berpengaruh.

Ketika kita membicarakan masalah media penyiaran publik, sebenarnya tidak bisa melepaskan pembicaraan tentang lembaga yang ada di dalamnya. Di Indonesia, dua lembaga yang ampuh dalam masalah media penyiaran publik adalah Komisi Penyiaran Indonesia serta lembaga penyiaran publik itu sendiri. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat2. Dua lembaga yang termasuk dalam lembaga penyiaran publik adalah Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Dua lembaga ini mempunyai pusat penyiaran di Ibukota negara Republik Indonesia dan bisa didirikan di daerah provinsi, kabupaten atau kota sebagai lembaga penyiara publik lokal.

Namun terdapat sedikit kerancuan yang sangat kontroversial, khususnya untuk lembaga penyiaran publik televisi. Dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, TVRI disebutkan sebagai lembaga penyiaran yang tidak komersial, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Namun ternyata dalam PP No. 22 tahun 2002 telah ditetapkan bahwa TVRI dinyatakan sebagai sebuah lembaga perseroan. Perseroan sendiri sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari unsur mengambil profit. Darimana? Iklanlah yang memasoknya. Ini jelas sekali menggambarkan bahwa TVRI menjadikan dirinya lembaga pencari keuntungan, di sisi lain peraturan menetapkan bahwa TVRI merupakan lembaga nonprofit. Problema ini sebenarnya justru menjadikan TVRI susah bergerak dalam kinerjanya. Padahal UU Penyiaran lahir dalam nuansa reformis dan dengan semangat juang kebebasan pers yang tinggi yang diharapkan bisa memberikan ruang partisipasi pada publik dalam upaya penataan kembali di bidang penyiaran.

Perubahan status TVRI tersebut sebenarnya mengisyaratkan bahwa media penyiaran publik telah menyisihkan kepentingan publik3. Jika kita kaji lebih dalam lagi, sebenarnya televisi di Indonesia saat ini memang mempunyai pengaruh bisnis yang kuat. Setiap acara dalam televisi selalu dijejali dengan iklan. Bahkan ada acara yang memang dibombardir iklan lantaran konsep acara yang dianggap ber-ratting tinggi. Pengaruh bisnis sungguh kuat dalam media penyiaran di televisi, melalui iklan-iklan yang disodorkan. Tidak hanya iklan yang murni sebagai iklan yang menggunakan waktu khusus untuk iklan tapi juga iklan terselebung yang dimasukkan dalam konsep acara. TVRI telah menutup kemungkinannya dalam rangka peningkatan ruang publik bagi masyarakat.

Di sisi lain, Freddy Ndolu dalam sebuah wawancaranya dengan Kompas4 mengatakan bahwa pada masa ini tidak ada badan penyiaran yang mengklaim dirinya sebagai media publik atau bukan. Ditambahkannya lagi bahwa semua media penyiaran memiliki tanggungjawab yang sama terhadap publik. Dengan demikian apakah berarti televisi publik harus dihapuskan? Memang ketika kita berbicara mengenenai media massa, maka konteks publik tidak bisa dihindari. Publik merupakan sasaran media penyiaran.Singkatnya, tidak ada publik maka tak akan ada komunikasi massa. Namun ketika kita mengkonstruksikan media penyiaran tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi, media penyiaran publik bisa diklasifikasikan bahkan dipisahkan secara tegas. Yang jelas media penyiaran publik di Indonesia kini dianggap sebagai media yang menawarkan hal-hal yang ditelantarkan oleh broadcaster komersial, yaitu program instruksional dan informatif-edukatif. Ahmad Rohani (1997;3) menjelaskan bahwa

media instruksional edukatif adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil instruksional secara efektif dan efisien, serta tujuan instruksional dapat dicapai dengan mudah.

Ini berarti TVRI merupakan lembaga terkungkung dalam suatu tugas yang sebenarnya menjadikan publik menjadi pasif, lantaran hanya terjadi proses komunikasi searah yang tegas. Jalan keluarnya bisa diselesaikan dengan membuat format yang lebih maju serta menguntungkan bagi Televisi publik sendiri. Dari data yang diperoleh5 dari sekitar 1500 stasiun TV di Amerika Serikat, 360 di antaranya merupakan TV Publik. Dan data lainnya menyebutkan bahwa 100 juta pemirsa di sana menonton televisi publik tersebut. Berbeda sekali dengan Indonesia yang hanya sekitar 30 juta pemirsa. Inilah yang menjadi kekurangan bangsa kita. Apakah format televisi publik di Indonesia terkesan kaku? Jika memang demikian, kita sebenarnya juga tidak bisa menghindari pembicaraan mengenai content informasi dalam media penyiaran.

Media penyiaran di Indonesia juga tidak lepas dari content informasinya. Sekarang ini, informasi yang disusun oleh media massa sudah terkonsep dengan bagus. Setiap acara memberikan informasi yang dinilai menarik dan cerdas untuk disimak. Karena banyaknya media yang hadir di masyarakat, maka masyarakat bisa dikatakan dikepung oleh media. Inilah yang menjadi kelemahan dalam bangsa kita. Bukan masalah medianya yang banyak, tetapi masyarakatnya yang dinilai belum mampu untuk memanfaatkan media tersebut secara bijak. Pola penggunaan media di masyarakat kita sangatlah kacau. Masyarakat secara membabibuta menerima media itu tanpa mereka seleksi terlebih dahulu.

Kecenderungan masyarakat yang seperti ini diperparah lagi dengan munculnya acara-acara yang dikonsep secara bagus, tetapi dari segi moralitas dirasa kurang mendukung. Tiga besar rating program televisi yang menduduki posisi teratas di Indonesia adalah program kriminalitas, gosip dan misteri supranatural6. Acara-acara semacam ini sebenarnya dianggap sebagai acara yang mengusung sensasionalitas semata, tanpa memperhatikan nilai-nilai moralitas. Ini menggabarkan bahwa kecenderungan publik di Indonesia justru memilih program acara yang meracuni mental daripada memperluas wawasan. Di sisi lain, program-program seperti inilah yang menaikkan pemasukan bagi penyiaran televisi-televisi

Keadaan inilah yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh media penyiaran publik. Media penyiaran publik harus menunjukkan suatu gebrakan reformasi serta deregulasi industri media. Tetapi perlu diperhatikan, untuk membangun suatu reformasi total dalam penyiaran sangatlah sukar karena harus menggunakan energi yang ekstra. Tidak hanya itu, berbagai resikopun sebenarnya mulai muncul ketika ada suatu gebrakan ini. Namun intinya, hal ini merupakan suatu cara bagaimana mengkonstuksikan media penyiaran yang semula dikuasai kapitalisme, khususnya melalui iklan dan, kemudian bergeser menjadi penguasaan publik dan membuka lebar-lebar bagi public sphere. Keterlibatan masyarakat juga perlu diperhatikan dalam menanggapi media penyiaran ini.

Santi Indra Astuti menawarkan suatu konsep pemberdayaan publik melalui tulisannya yang berjudul Membangun Masyarakat Melek Media7.

Konsep “melek media” sebagai alternatif memberdayakan publik di tengah kepungan media. Intinya, konsep ini berkehendak untuk mendidik publik agar mampu berinteraksi dan memanfaatkan media secara cerdas dan kritis. Sehingga publik tidak mudah dibodohi media, dan tidak gampang dieksploitasi media untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada kebutuhan publik.

      Konsep tersebut dikembangkan melalui tindakan konkret yang bisa berupa pendidikan dan pelatihan. Menurut Santi Indra Astuti, pengembangan ini didasarkan pada dua hal yakni: pertama, konsep melek media menghendaki agar masyarakat di negara ini mampu menyerap dan menggunakan informasi secara cerdas dan kritis. Kedua, dengan cara itulah publik dapat dibendung dari serbuan media-media yang menyodorkan sesasionalitas semata.

    Konsep ini sebenarnya memang sudah didahului oleh negara-negara yang sudah maju. Jepang misalnya. Pembentukan Komite Penyiaran di Jepang didirikan untuk menyusun program-program media di sekolah-sekolah. Lembaga itu bekerja sama dengan pemerintah (kementrian pendidikan) sehingga program-program tersebut menjadi kurikulum di sekolahan, dan itu diajarkan dari TK hingga perguruan tinggi. Di Amerika Serikat, penggagas konsep melek media ini punya banyak kelompok-kelompok penyadaran publik di bidang sosialisasi. Munculnya bisa karena inisiatif suatu kelompok tertentu maupun perseorangan. Melalui melek media ini, media penyiaran khususnya dapat memanfaatkannya khususnya media penyiaran publik.

    Media penyiaran publik, khususnya TVRI dan RRI sebenarnya bisa membuat suatu reformasi semacam itu. Pemaparan yang jelas mengenai efek negatif media massa perlu ditonjolkan. Pada akhirnya, masyarakat menampakkan kesadarannya akan penggunaan media massa. Hal ini berujung pada penggunaan TVRI dan RRI sebagai sarana pendidikan dalam publik kita. Memang tidak mudah dalam melaksanakannya.

    Salah satu hal lain yang sebenarnya menjadi permasalahan yang sangat pelik yakni issue mengenai status pegawai negeri bagi para pegawai di TVRI dan RRI. Menurut Leen d’Haenens8 ini sangatlah membahayakan “Bukankah ini berarti status mengembalikan TVRI dan RRI persis seperti di era Orde Baru?” Lembaga media penyiaran benar-benar dipertegas dan dipersempit ruang geraknya. Pada akhirnya, pemerintahlah yang mengatur segala-galanya. Padahal dengan semacam itu, berarti juga memasung bagaimana media penyiaran publik tersebut bekerja penuh untuk publik juga.

Bagaimanapun juga, media penyiaran di Indonesia juga tetap harus dibanggakan. Setiap pemerintahan di Indonesia tentunya menginginkan perkembangan yang baik bagi kualitas penyiarannya. Presiden Megawati juga dinilai sangat konsen dengan perkembangan media penyiaran ini. Munculnya KPI dan UU Penyiaran tidak boleh dilepaskan dari situ.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang berperan dalam bidang penyiaran di Indonesia mempunyai tanggungjawab besar dalam penataan penyiaran yang ada di Indonesia. Persoalannya tidak sekedar pada content siaran namun juga pada infrastruktur penyiaran yang mencakup persoalan distribusi frekuensi9. Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia memang dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta masyarakat yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran10. Dibentuknya KPI di Indonesia ini sebenarnya sangatlah wajar mengingat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun yang perlu digarisbawai bahwa KPI tetap harus bekerja dengan segala tanggungjawab moral yang diserahkan kembali di masyarakat. Bagaimanakah penyiaran yang baik itu ditata dan disusun oleh KPI.

Tulisan ini sebenarnya ingin mengungkapkan bagaimana realitas media penyiaran publik yang ada di Indonesia yang sebenarnya. Sedikit perbandingan dengan di luar negeri. Selain itu, bagaimana seharusnya media penyiaran publik itu dilakukan juga. Solusi dari berbagai masalah memang tidak terlalu ditonjolkan. Yang jelas media penyiaran tetap harus meniggikan aspek masyarakat, beserta pengembangan informasi serta moralitas yang matang sebagai bagian yang penting bagi bangsa ini. Tanpa masyarakatpun media penyiaran akan mati total.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Al-Faqih. 2005. KPI dan Hak Konsumen Penyiaran. Media On-line. 10 Januari 2005. dalam http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0105/10/teropong/

konsul_hukum.htm.

Astuti, Santi Indra. 2004. Membangun Masyarakat Melek Media. Media On-line. 30 Juni 2004. dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/30/0802.htm.

Chen, Milton. 1996. Anak-anak dan Televisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dirgantara Online. 2002. Mengupas UU Penyiaran : Sebuah Studi Banding. Media On-line. Mei-Agustus 2002. dalam http://dirgantara.idxc.org/dirga12/1203c.shtml.

Gazali, Effendi. 2004. Penyiaran + Perubahan = Pemunduran?. Media On-line. 23 Desember 2004. dalam http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004122300202314.

Ismail, Yus R. 2004. Sistem Penyiaran dan Nurani Ruang Publik. Media On-line. Dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0802/20/0803.htm.

Kompas On-line. 2002. “RRI/TVRI” Agar tak Dicantumkan di RUU Penyiaran. Media On-line. 15 November 2002. dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/15/dikbud/rrit09.htm.

Muis, A. 2002. Ihwal Kebebasan Media Penyiaran. Media On-line. 29 Mei 2002. dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/29/opini/ihwa04.htm.

Pandjaitan, Hinca IP dan Amir Effendi Siregar. 2003. Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia. Jakarta: PT Warta Global Indonesia.

Rohani, Ahmad. 1997. Media Instruksional Edukatif. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudibyo, Agus. 2003. Nasionalisme dan Kebebasan Pers. Media On-line. 26 Juni 2003.dalam http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0306/26/opini/386303.htm.

Tondowidjojo. 1994. Siaran Pendidikan. Surabaya: Sanggar Bina Tama.

Yuliyanto, Muchamad. 2005. Netralitas Media dalam Pilkada. Media On-line. 11 April 2005. dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/11/opi03.htm.

1 Lihat, Hinca IP Pandjaitan dan Amir Effendi Siregar. 2003. dalam Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia. Hal 5.

2 Lihat, Hinca IP Pandjaitan dan Amir Effendi Siregar. 2003. dalam Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia. Hal 29.

3 Lihat Yus R Ismail dalam Sistem Penyiaran dan Nurani Ruang Publik. Media On-line. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0802/20/0803.htm.

4 Kompas On-line. 2002. dalam “RRI/TVRI” Agar tak Dicantumkan di RUU Penyiaran. Media On-line. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/15/dikbud/rrit09.htm.

5 Dirgantara Online. 2002. dalam Mengupas UU Penyiaran : Sebuah Studi Banding. Media On-line. http://dirgantara.idxc.org/dirga12/1203c.shtml.

6Santi Indra Astuti. 2004. dalam Membangun Masyarakat Melek Media. Media On-line. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/30/0802.htm.

7 Santi Indra Astuti. 2004. dalam Membangun Masyarakat Melek Media. Media On-line http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/30/0802.htm.

8 Effendi Gazali. 2004. dalam Penyiaran + Perubahan = Pemunduran?. Media On-line. http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004122300202314.

9 Al-Faqih. 2005. dalam KPI dan Hak Konsumen Penyiaran. Media On-line. http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0105/10/teropong/

konsul_hukum.htm.

10 Hinca IP Pandjaitan dan Amir Effendi Siregar. 2003. Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia. hal 25.

About these ads

3 thoughts on “Media Penyiaran Publik dan Ruang Publik

  1. Komentar saya adalah sebagai berikut:

    Setidaknya terdapat lima ciri penyiaran publik: Pertama, akses publik, akses publik di sini dimaksudkan tidak hanya coverage area, tetapi juga menyangkut bagaimana penyiaran publik mau mengangkat isu-isu lokal dan memprosuksi program-program lokal sehingga misalnya dapat membentuk secara alami dari bawah, tokoh-tokoh lokal yang betul-betul mengenal. Dikenal dan mewakili masyarakatnya.

    Kedua, dana publik, perlu diingat bahwa lembaga penyiaran publik tidak hanya mengandalkan keuangannya dari anggaran negara tetapi juga dari iuran dan donatur. NHK di jepang misalnya 90% anggarannya berasal dari sumbangan sukarela masyarakat Jepang. ABC di Australia mayoritas anggarannya berasal dari pemerintah federal Australia.

    Ketiga, akuntabilitas publik, karena dana utamanya dari publik, maka terdapat kewajiban bagi penyiaran publik untuk membuatr akuntabilitas finansialnya. Di banyak TV publik di Amerika Serikat, pemirsa dapat melihat neraca keuangan stasiunnya setiap saat yang disebut public file.

    Kempat, keterlibatan publik, keterlibatan publik di sini, bisa berarti (pertama) menjadi penontonnya, kemudian menjadi kelompok yang dengan rela membantu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan penyiaran publik; dan yang demikian penting adalah keterlibatan dalam ikut memberi arah pada program-program yang akan dibuat serta ikut mengaevaluasinya.

    Kelima, kepentingan publik lebih dimenangkan dari pada kepentingan iklan. Misalnya, ada satu acara yang begitu baik dan bermanfaat menurut publik, namun ratingnya rendah, maka ia tetap akan diproduksi dan diupayakan tetap dipertahankan penayangannya. Tentu kontras dengan penyiaran komersial.

    Hakikat penyiaran publik adalah diakuinya supervisi dan evaluasi publik pada level yang signifikan. Publik di sini dibaca sebagai “warga negara.” Hanya karena adanya hakikat inilah maka stasiun publik dapat melakukan apa yang didengung-dengungkan sebagai public service itu.

    Bagi penyiaran publik, iklan bukanlah sesuatu yang haram. Tergantung bagaimana publik ikut menentukan berapa pembatasan penayangan iklan perjamnya dan iklan-iklan mana yang dianggap pas bagi penyiaran publik.
    Penyiaran publik tidak berarti tak boleh untung! Canadian Broadcasting Corporation (CBC) misalnya, tahun 2001 memperoleh keuntungan 147,9 juta dollar AS. Lalu, apa beda CBC dengan stasiun komersial? Jawabnya: konsultasi publik yang digelar CBC secara konsisten di berbagai antero negeri. Mulai dari soal isi program, iklan mana yang boleh ditayangkan atau tidak, serta apakah publik setuju dengan cara pemanfaatan keuntungannya, dan lain-lain.

    Tahun 2002, penerimaan iklan CBC turun 31 juta dollar AS antara lain untuk mengurangi komersialisasi program sesuai usul publik. Soal penampilan dan profesionalitas, studio, alat, atau orangnya, CBC tak kalah elegan dengan stasiun komersial. Untuk konsultasi publik, pemerintah boleh menyampaikan pesan-pesannya lewat stasiun publik, dan dana sosialisasi pada berbagai kantor pemerintah sah digunakan di sana.

    Apakah TVRI dan RRI sudah memenuhi kriteria tersebut? Walluhu Allam Bissawab

    Semoga bermanfaat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s